OLOAN SIMBOLON ST POLITISI BERKARAKTER BERJATI DIRI

OLOAN SIMBOLON ST POLITISI BERKARAKTER  BERJATI DIRI

            Salah satu masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa saat ini adalah hilangnya karakter, jati diri dari sebahagian besar politisi maupun pemangku jabatan di mata publik sehingga sulit mencari, menemukan sosok politisi, pemangku jabatan  yang konsisten antara tataran kata-kata dengan perilaku nyata ditengah-tengah masyarakat. Padahal korelasi antara tataran kata-kata dengan perilaku merupakan salah satu indikator apakah seseorang politisi, pemangku jabatan publik layak diberi kepercayaan mengemban amanah. Bila seseorang tidak memiliki karakter, jati diri, konsistensi maka sangat mustahil mengakar ditengah-tengah masyarakat. Politisi berkarakter, berjati diri tidak terlalu peduli pencitraan serta aneka protokoler memisahkan dirinya dengan masyarakat yang diwakili sebagaimana diperlihatkan tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, JF Kennedy, Marthin Luther King Jr, Nelson Mandela, Bunda Theresia, dan lain-lain yang sangat melekat di hati rakyat. 

            Politisi berkarakter, berjati diri selalu memosisikan diri “biasa-biasa” tapi selalu berikhtiar dan beraksioma mengukir karya-karya “luar biasa” yang bermanfaat terhadap kehidupan rakyat banyak. Politisi berkarakter, berjati diri selalu memosisikan diri apa adanya bukan ada apanya seperti dipertontonkan politisi-politisi yang sibuk membangun citra diri sebagai kompensasi menutupi kelemahan yang melekat pada dirinya. Fenomena politik pencitraan diri sangat mudah ditemukan dari sebahagian besar politisi atau pemangku jabatan  yakni dikala butuh mendekatkan diri kepada semua orang tetapi bila tidak butuh membangun tembok pemisah dengan orang lain.

            Di sela-sela kekeringan menemukan politisi berkarakter, berjati diri ternyata saya masih menemukan sosok Oloan Simbolon ST yang saat ini menduduki jabatan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara seorang politisi berkarakter, berjati diri dimana politisi ini selain sederhana, bersahaja, tulus, cerdas, konsisten, juga memiliki komunikasi politik yang menembus sekat-sekat keragaman.  Oloan Simbolon ST selalu menunjukkan karakter dan jati diri konsisten yang saya amati sejak tahun 2009 lalu ketika beliau menjadi anggota DPRD Sumatera Utara dimana sebelumnya anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir. Dia selalu menunjukkan diri 100 persen Katolik dan 100 persen bangsa Indonesia sehingga Oloan Simbolon ST seorang politisi berkarakter, berjati diri, sekaligus politisi religius. Selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Provinsi Sumatera Utara dia selalu memberikan pendidikan politik berkesinambungan sehingga jabatan ketua Komda Pemuda Katolik provinsi Sumatera Utara bukan sekadar jabatan saja tetapi seorang sosok pemimpin yang rutin melakukan kaderisasi di daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara sehingga memiliki basis konstituen di akar rumput.  

Sebagai politisi Oloan Simbolon ST selalu membangun komunikasi terhadap seluruh pihak dengan tulus, bersahaja, konsisten serta berkesinambungan tanpa membedakan status sosial. Hal itu bisa dibuktikan dengan kecerdasan, dan naluri politiknya mampu menduduki Ketua Komisi A DPRD Sumut padahal partainya hanya satu kursi di DPRD Sumatera Utara. Tanpa melebih-lebihkan  yang paling istimewa dari Oloan Simbolon ST adalah kehangatan pertemanan dan persahabatan dengan jurnalistik. Ketika saya ikut kunjungan reses ke daerah pemilihan 8 (delapan) meliputi; Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga tahun 2011 lalu, saya selaku wartawan di unit DPRD Sumatera Utara merasakan langsung betapa hangatnya pertemanan dan  persahabatan yang tidak pernah membedakan status seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan saya seorang jurnalistik. Kami satu mobil mulai dari Medan menuju Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Selama perjalanan kunjungan reses Oloan Simbolon ST selalu memosisikan seluruh rombongan dengan penuh kehangatan, keakraban dalam kesetaraan tanpa membedakan status satu sama lain. Demikian juga ketika berada di Kabupaten Samosir saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa senangnya rakyat Kabupaten Samosir ketika bertatap muka dengan mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir itu. Rasa senang ditunjukkan rakyat Kabupaten Samosir kepada Oloan Simbolon ST sebagai putra daerah yang getol  memperjuangkan dana  Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Provinsi Sumatera Utara setiap tahun untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Samosir. Karena itu pula lah saya melihat sosok Oloan Simbolon ST adalah seorang politisi berkarakter, berjati diri, konsisten, religius, sederhana, bersahaja untuk mengemban amanah yang dipercayakan padanya. Terus terang hal-hal seperti itu lah yang sangat sulit ditemukan dari sebahagian besar pilitisi, pemangku jabatan ketika dipercayakan memegang amanah mengakibatkan elektabilitas seseorang semakin menurun karena wanprestasi dengan janji-janjinya.

            Oloan Simbolon ST menampilkan diri sederhana, biasa-biasa dan tidak terlalu mementingkan protokoler, buktinya setelah menjadi Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, kantor Komisi A tidak pernah sepi dari tamu dari berbagai lapisan  masyarakat sehingga ruangan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara benar-benar tempat rakyat menyampaikan aspirasi serta keluhan. Salah satu hal istimewa  dari Oloan Simbolon ST adalah sifat peka dan tanggap atas aspirasi serta kasus-kasus  mendera rakyat yang menjadi domain komisi A. Saya melaporkan permasalahan sengketa hutan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT TPL Tbk dimana 16 orang warga Pandumaan-Sipituhuta ditahan di Mapolda Sumatera Utara tanggal 26 Pebruari 2013, Oloan Simbolon ST langsung menemui Kapolda Sumatera Utara meminta penangguhan penahanan ke 16 itu dengan jaminan dirinya baik secara pribadi maupun kapasitas selaku ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara.  Inilah salah satu bukti Oloan Simbolon ST selalu memperhatikan konstituennya di Dapil 8 (delapan) Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga ketika terjadi riak-riak pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kabupaten Samosir, Oloan Simbolon ST cepat  tanggap mendinginkan suhu politik supaya kondusivitas Kabupaten Samosir tidak terusik pasca Pemilukada di Kabupaten Samosir dengan mengeluarkan statement politik menyejukkan serta melakukan approach ke berbagai pihak untuk meredam gejolak politik di daerah itu. Dia mendorong tumbuhnya pendidikan politik beretika, beradab, bermartabat serta menjaga kondusivitas masyarakat melalui komunikasi politik cerdas, santun, dan beretika.

            Karena itu lah saya  bangga berteman, bersahabat dengan Oloan Simbolon ST seorang politisi berkarekter, berjati diri  sebab selain sederhana, cerdas, bersahaja, tulus, dan loyal juga sangat menyayangi keluarga dan anak-anaknya walau waktunya sangat sibuk selaku wakil rakyat Sumatera Utara. Hal itu saya buktikan dengan mata kepala sendiri dimana Oloan Simbolon ST tetap mengalokasikan waktu untuk mengontrol serta membawa anak-anaknya repressing sebagai wujud nyata kasih sayang seorang bapak terhadap keluarga dan anak-anaknya. Bukankah saat ini dengan alasan kesibukan tidak mempunyai waktu lagi terhadap keluarga dan anak-anak sehingga bermunculan kasus-kasus broken home yang melanda sebahagian besar figur-figur publik sebagaimana menu-menu berita media massa belakangan ini.

            Menurut penilaian saya bahwa terpilihnya Oloan Simbolon ST legislatif provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan sosok dirinya seorang  politisi berkarakter, berjati diri bukan karena partai sehingga suara pemilih pada pemilihan legislatif (Pileg) 2009 lebih tepat disebut Fans Club Oloan Simbolon ST yang mengakar di hati konstituen. Kepiawian, kecerdasan, dan naluri politik Oloan Simbolon ST di mata saya cukup istimewa dan fenomenal buktinya mampu membangun komunikasi politik dengan sesama anggota DPRD Sumatera Utara dari partai-partai lain untuk menduduki posisi ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara bidang pemerintahan. Fakta-fakta inilah indikator nyata bahwa Oloan Simbolon ST adalah seorang politisi berkarakter, berjati diri dan saya yakin Oloan Simbolon ST akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat, baik menjadi legislatif (DPRD SU, DPR RI) maupun eksekutif (kepala daerah) di masa-masa mendatang. Stephen P Robbins (2009) dalam bukunya yang berjudul ‘The Truth About Mananging People’ mengatakan “Prediktor terbaik  perilaku seseorang di masa depan ialah perilakunya di masa lalu”.

            Testimoni ini adalah fakta nyata dari pengamatan langsung terhadap sosok Oloan Simbolon ST yang tidak didasarkan atas alasan subyektif tetapi benar-benar didasarkan atas kaidah obyektif yang terbebas dari interest kepentingan sempit yang sulit dipertanggungjawabkan di ruang publik. Maju lah terus saudaraku, sahabatku menjadi politisi berkarakter, berjati diri karena itulah kerinduan seluruh rakyat di republik ini. Horas !!!

                                                                                                                                                                                                                                                                        Medan, 3 Maret 20013

                                                                                              Drs Thomson Hutasoit.

Bio Data:

1.    Direktur Eksekutif LSM Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP).

2.    Wakil Pemimpin Redaksi SKI ASPIRASI.

3.    Penasehat Unit Wartawan DPRD Sumatera Utara.

4.    Wakil Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sumatera Utara.

5.    Mantan Ketua Umum DPD Gabungan Pengusaha Kontraktor Indonesia (GABPKIN) Provinsi Sumatera Utara.

6.    Sekretaris Umum Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya.

7.    Sekretaris II Parsaadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) Kota Medan Sekitarnya.

8.    Penulis buku Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin Silaban SE ‘ Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Sakit serta Punya Masa Depan (2011), Indikator Bangsa Bangkrut (2011), Potret Retak Berbangsa Bernegara (2011), Misteri Negara Salah Urus (2011),  Keluhuran Budaya Batak-Toba (2012), Kearifan Lokal Batak-Toba serta implementasinya dalam berbangsa bernegara (2012), Solusi Adat Batak-Toba (2013), serta ± 250 Artikel di berbagai media.    

                       

           

                      

LSM ATRAKTIP Menhut Segera Tuntaskan Sengketa Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta

LSM ATRAKTIP 

Menhut Segera Tuntaskan Sengketa Masyarakat Adat  Pandumaan-Sipituhuta 

Medan, Aspirasi.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP) Drs Thomson Hutasoit minta Menteri Kehutanan Republik Indonesia segera tuntaskan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk supaya kondusivitas masyarakat pulih kembali seperti sediakala. Hal itu dikatakannya kepada wartawan SKI ASPIRASI hari Selasa (12/3) di Medan. 

Thomson mengatakan lebih lanjut, kita melihat kekurang pedulian serta political will dari berbagai pihak untuk menuntaskan kasus ini hingga masyarakat tidak percaya lagi terhadap institusi negara dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dari berbagai data yang kita dapatkan terkesan beberapa kejanggalan dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan pihak PT Toba Pulp Lestari, Tbk antara lain; 

Pertama, Permasalahan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta bermula pasca keluarnya SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 439/Kpts-II/1992 tertanggal 1 Juni 1992 yang memberi izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) kepada PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) seluas 269.060 Ha di 8 kabupaten antara lain; Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, dan Tapanuli Selatan, yang diduga tidak terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat atau tanah ulayat masyarakat setempat. 

Kedua, Sebagaimana diketahui bahwa PT Inti Indorayon Utama (PT IIU) telah pernah dihentikan operasionalnya akibat tuntutan masyarakat pada tahun 1997-2002 yang kemudian berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (TPL), Tbk dengan paradigma baru sesuai SK Menhut Nomor: 351/Menhut-II/2004 tertanggal 24 Pebruari 2004 dengan luas 269.060 Ha. Tapi dalam kenyataannya PT TPL, Tbk tetap menggunakan izin sesuai SK Menhut Nomor: 439/Kpts-II/1992. Sehingga pergantian nama tersebut dicurigai hanya “memperdaya” masyarakat. Karena apabila benar sesuai tuntutan masyarakat maka sebelum mengeluarkan SK Menhut Nomor: 351/Menhut-II/2004 klaim-klaim masyarakat adat dan tanah ulayat sudah harus dikeluarkan dari izin tersebut. 

Ketiga, Telah terjadi “perampasan, pencaplokan, dan penghilangan” hak masyarakat hukum adat dan tanah ulayat secara massif dengan dalih masyarakat hukum adat atau tanah ulayat tidak mampu memberikan/menunjukkan alas hak formal (bukti hitam di atas putih-red) padahal masyarakat hukum adat atau tanah ulayat tidak pernah memiliki bukti tertulis. Hukum adat adalah hukum tak tertulis sehingga pembebanan pembuktian bukti tertulis adalah kekeliruan fatal serta kekacauan berpikir amat sangat tidak masuk akal. Setiap pihak yang hendak meminta beban pembuktian tertulis kepada masyarakat adat atau tanah ulayat menunjukkan ketidaktahuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di republik ini. Hukum adat salah satu hukum dasar negara tak tertulis yang diakui di republik ini. 

Keempat, Keterlambatan pemerintah cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia menyelesaikan permasalahan sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan karena Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dalam suratnya bernomor S.1157/KM-3/07 yang ditujukan kepada Jannus Lumban Batu Ketua Kelompok Tani Kemenyaan dalam isi suratnya mengatakan,”Menanggapi surat saudara No. 034/B/KTK/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, kami sampaikan saat ini sedang dalam percermatan Departemen Kehutanan. Kurun waktu 2007 sampai 2013 atau selama 6 (enam) tahun adalah suatu kurun waktu cukup panjang tidak mendapat penyelesaian, sementara masyarakat adat Pandumaan-Sipihuta tidak pernah nyaman dan selalu mendapat “intimidasi” psikologis. Gelombang unjuk rasa menuntut hak dilakukan berkali-kali dan bahkan berujung ditahannya 16 orang warga Pandumaan-Sipituhuta di Mapoldasu 26 Pebruari 2013 lalu. 

Kelima, Pembuktian telanjang pelanggaran UUD Republik Indonesia 1945 pasal 33 akibat terbitnya UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana pada pasal 21 UU RI Nomor 25 tahun 2007 secara gambling dikatakan, “Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh : (a), Hak atas tanah, (b), Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan (c), Fasilitas perizinan impor.

Keenam, Sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri terdapat; (a), Pada Diktum Pertama ayat 2 menetapkan bahwa; “menetapkan luas dan batas definitif areal ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. (b), Pada Diktum Kelima ayat 4 menetapkan bahwa; “penataan batas seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya 36 bulan sejak keputusan ini. Keputusan dikeluarkan Menteri Kehutanan tanggal 1 Juni 1992 tetapi hingga bulan Maret 2013 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tapi anehnya, Menteri Kehutanan yang mengeluarkan izin tidak bisa berbuat apa-apa alias “impoten”, sementara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta sudah terlunta-lunta hidupnya akibat tak jelas tata batas izin PT TPL yang dulunya bernama PT IIU. 

Ketujuh, “Pelecahan” nyata terhadap Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A dan B DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Kapoldasu, Bupati Humbang Hasundutan, Dinas Kehutanan Provsu, dan PT Toba Pulp Lestari, Tbk hari Senin 12 Nopember 2013 di ruang Rapat Komisi A DPRDSU, dimana kesimpulan rapat antara lain; 1. Diminta kepada TPL tidak mengusik Kemenyaan yang ada pada tata batas. 2. Diharapkan kepada Pemkab Humbahas agar mendata masyarakat yang mempunyai hak usaha kemenyaan agar tidak ada kelompok tertentu mengatasnamakan masyarakat. 3. TPL secara serius melakukan sosialisasi kepada semua pihak Informal Leader & Formal Leader sebagai bentuk dialog. 4. CSR perlu dikelola dengan transparan dan penggunaan menyentuh kepada kepentingan masyarakat. 5. Laksanakan pola kolaborasi antara TPL dengan masyarakat dengan membuat MOU yang saling menguntungkan. 6. Diminta kepada Kapolda agar mengutamakan Pendekatan Hukum Adat Perdamaian dalam menangani kasus hukum yang terjadi di areal konsesi TPL beberapa hari yang lalu. 

Kedelapan, Berdasarkan Laporan Perkembangan Operasi PT Toba Pulp Lestari, Tbk Juli-Desember 2005 yang disampaikan Januari 2006 disebut bahwa; terdapat Lahan Pihak Lain di Unit I, Blok I (AN) 4.616 Ha, Blok II (TE) 41.817 Ha, Blok IV (HB) 3.282 Ha. Unit II, Blok III (TU) 27.049 Ha, Blok V (SA) 8.332 Ha, Blok VI (PS) 25.862 Ha. Jumlah Total Lahan Pihak lain 110.959 Ha. Pertanyaan: Lahan siapa yang dimaksud dengan lahan pihak lain hingga kini belum diketahui dengan jelas sehingga perlu dijelaskan transparan agar publik mengetahui seluas-luasnya. 

Kesembilan, Pelecehan serta pengangkangan kasat mata atas kesepakatan bersama atau Statemen Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Bersama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Humbang Hasundutan, PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Kementerian Kehutanan RI. Adapun kesepakatan bersama atau Statemen yang dibuat adalah; a. Pada akhir Januari atau sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 harus ada Tapal Batas. b. Adanya kemitraan. c. Pada Bulan Pebruari 2013 MOU sudah ada. 

Kesepuluh, Keberpihakan pihak Kepolisian terhadap PT TPL, Tbk terkesan sangat kasat mata mengakibatkan Kepolisian berhadap-hadapan dengan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta yang menuntut hak tanah leluhurnya. Kepolisian bukan lagi pelindung rakyat tetapi pelindung pengusaha atau pemilik modal akan mencoreng wajah kepolisian di mata publik. Padahal Jenderal Sudirman (1946) mengatakan,”anak-anakku, tentara Indonesia, kamu bukanlah serdadu sewaan tetapi tentara yang berideologi yang sanggup berjuang dan menempuh maut untuk keluhuran tanah airmu. Percaya dan yakinlah, bahwa kemerdekaan satu negara, yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya, tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapa pun juga. Berjuang terus, saya tetap memimpin kamu sekalian. Tuhan Insya Allah melindungi perjuangan suci kita”…(Haris Munandar, 2008).

Kesebelas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terkesan kurang gigih memperjuangkan nasib masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ke pemerintah cq. Kementerian Kehutanan sehingga kasus sengketa masyarakat adat pandumaan-Sipituhuta dengan PT TPL, Tbk berlarut-larut serta melelahkan yang ditandai gelombang unjuk rasa dalam eksklasi besar-besaran hingga ke Mapoldasu. 

Keduabelas, Tidak konsisten dan sinkron memperjuangkan/melanjutkan tuntutan rakyat sesuai hasil Pansus DPRD Humbang Hasundutan Nomor: 14 tahun 2012 tentang Rekomendasi Panitia Khusus SK 44/Menhut-II/2005 dan Eksistensi PT Toba Pulp Lestari, Tbk di Humbang Hasundutan tertanggal 19 Juni 2012, termasuk Berita Acara Pengukuran Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal pada butir 5 (lima) Rekomendasi DPRD Humbang Hasundutan secara tegas disebutkan,” Usulan Revisi Batas Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk dan berita acara Pengukuran titik-titik koordinat Areal Kerja IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari, Tbk di kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan”.

Ketigabelas, Hal paling aneh, PT TPL sepertinya “tuan tanah” yang berlagak membagi tanah kepada masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta pemilik hak purba jauh sebelum republik ini merdeka dengan alasan PT TPL, Tbk telah memegang izin dari pemerintah. Apakah PT TPL, Tbk ingin mempraktekkan Sisuan bulu jadi paisolat sebagaimana ungkapan leluhur yang menunjukkan tergusurnya pemilik tanah dari tanah leluhurnya. 

Keempatbelas, PT Toba Pulp Lestari, Tbk terkesan arogan serta tidak menghormati Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah merekomendasikan standpas sesuai butir 4 (empat) Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, “Agar Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memerintahkan PT Toba Pulp Lestari, Tbk supaya tidak melakukan kegiatan (Stanpas) di semua areal yang masih bermasalah” tetapi dengan mengandalkan izin yang diperoleh dari pemerintah tidak mengindahkan rekomendasi tersebut. 

Kelimabelas, Telah terjadi rekayasa Berita Acara Kesepakatan antara masyarakat Desa Aek Nauli dengan PT Toba Pulp Lestari, Tbk secara sepihak pada hari Senin, 7 Maret 2011 yang ditanda tangani beberapa orang warga serta dua Kades antara lain; Kades Aek Nauli I dan Kades Aek Nauli II dengan mahar Rp 30 juta di atas kertas meterai Rp 6.000 yang memicu Mosi Tidak Percaya serta meminta kedua Kades tersebut diajukan diberhentikan Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSi dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara, Pimpinan DPRD Humbang Hasundutan dan Camat Pollung. 

Keenambelas, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan serta instansi terkait belum pernah melakukan pengukuran secara akurat berapa luas hutan yang telah dikuasai PT TPL, Tbk hingga kini sehingga  tidak tertutup kemungkinan terjadi “perambahan hutan atau melewati ijin konsesi secara illegal”.

Ketujuhbelas, Belum disosialisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 45/PUU-IX/2011 tertanggal 21 Pebruari 2012 yang telah membatalkan SK 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga penunjukan kawasan hutan seluas 3.742.120 Ha di Sumatera Utara tidak berkekuatan hukum serta tidak relevan lagi. 

Lebih lanjut Thomson Hutasoit mengatakan, permasalahan ini telah disampaikannya kepada Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Rahmawati Soekarnoputri, Lemhamnas RI, bahkan telah menulis Buku Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin Silaban SE ‘Rakyat Tidak Bodoh, Tidak Lapar, Tidak Sakit, dan Punya Masa Depan” tahun 2010 lalu dan telah disampaikan buku tersebut kepada Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing MSI, Wakil Bupati Drs Marganti Manullang, Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Bangun Silaban SE, Anggota DPR RI Dr Capt Anton Sihombing MSc, dan pejabat terkait di Provinsi Sumatera Utara serta anggota DPRD provinsi Sumatera Utara. Jadi kita tidak pernah berhenti mengikuti sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta ini bahkan kita sudah langsung terjun ke lokasi 2008 lalu. Karena itu, kita meminta Menteri Kehutanan RI segera tuntaskan kasus sengketa masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT TPL, Tbk sebab kasus ini telah menimbulkan instabilitas di kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dan Sumatera Utara Umumnya. Jangan sampai ada pihak-pihak membawa kasus ini ke Komnas HAM internasional maupun lembaga-lembaga lain karena Kementerian Kehutanan tidak mau tahu dengan kesengsaraan rakyat, tutupnya. (M.03). 

BAGAIMANA PARTOGI MERAIH SUKSES KOLEKTIF

 BAGAIMANA PARTOGI MERAIH SUKSES KOLEKTIF

                              OLEH : Drs. Thomson Hutasoit.

      Implementasi Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) meraih sukses kolektif adalah penerapan dan pembumian makna Ikatan Tali Darah (na ni ihot ni mudar-red) secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ruang lingkup budaya adat-istiadat, sosial politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) maupun ekonomi kekeluargaan yang lebih populer disebut dengan ekonomi kerakyatan sesuai dengan  Falsafah  Dalihan Na Tolu (DNT)  yakni Somba mar Hula-hula, Manat mar Dongan Tubu, dan Elek mar Boru  dalam terjemahan bebas berarti Hormat terhadap Hula-hula, Hati-hati dan bijaksana terhadap Dongan Tubu, dan kasih sayang terhadap Boru sehingga tercipta hubungan harmonis dalam kekeluargaan serta kekerabatan sebagai perwujudan persatuan dan kesatuan sebagaimana makna sejati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang penerapannya melalui kerukunan keluarga, marga, bangsa, maupun negara. Kerukunan suatu bangsa atau negara harus dimulai dari kelompok terkecil masyarakat yaitu dari micro cocmos ke macro cosmos. 

      Parsadaaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) bukanlah partai politik tetapi Pomparan Toga Sihombing berada di berbagai partai politik sehingga Parasadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) tidak bisa terlepas dari aroma perpolitikan di tingkat daerah bahkan sampai ke tingkat nasional. 

Sekaitan dengan itu, PARTOGI (Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit) harus memiliki sikap tegas dalam menyikapi seluruh proses pemilihan, baik pemilihan calon legislatif maupun pemilihan kepala daerah. 

      Sikap tegas dan bijaksana Parsadaan Pomparan Toga Sihombing yang warganya tersebar di berbagai partai politik serta tidak terikat pada salah satu partai politik mempertegas bahwa PARTOGI bukanlah wadah berafiliasi pada partai politik tertentu.

 PARTOGI adalah suatu wadah kekeluargaan diikat hubungan tali darah sehingga tidak akan membeda-bedakan warganya berdasarkan haluan partai politik. Oleh karena itu, PARTOGI sangat arif dan bijaksana jika mendukung dan memilih calon legislatif, calon kepala daerah Anak, Boru, Bere Pomparan Toga Sihombing tanpa memandang dari partai manapun juga. 

Sikap demikian menunjukkan, bahwa  Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) bukanlah berafiliasi pada salah satu partai politik. PARTOGI hanyalah merupakan Perkumpulan atau Parsadaan yang diikat hubungan tali darah  dan dilandasi falsafah Dalihan Na Tolu atau DNT yang berkewajiban untuk mendukung dan memilih putra-putri terbaiknya dalam pemilihan legislatif atau kepala daerah sebagai wujud “si sada anak, si sada boru, si sada tangiang, si sada pambahenan” seperti diamanahkan nenek moyang “mangangkat rap tu ginjang manimbung rap tu toru” pomparan Toga Sihombing (Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit) supaya sukses kolektif bisa terwujud nyata. 

     Sangatlah keliru besar jika makna Perkumpulan (Punguan Marga) Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) yakni Punguan Borsak Jungjungan Silaban, Borsak Sirumonggur Sihombing  Lumbantoruan, Borsak Mangatasi Nababan, Borsak Bimbinan Hutasoit hanya dijadikan “Simbolisasi“ semu kesatuan visi-misi tanpa diikuti langkah-langkah nyata untuk MERAIH SUKSES KOLEKTIF  generasi Toga Sihombing di masa-masa mendatang. 

Salah satu sifat istimewa dari pomparan Toga Sihombing adalah satunya perkataan dengan perbuatan (di tuluthon danggurna-red) dan sangat memantangkan “bulu pe so bulu soban pe so soban, musu pe so musu dongan pe so dongan manang samponggol so angkupan santipul so donganan” sehingga selalu menjauhkan diri dari tindakan “Di suru manjangkit ditaba sian toru” yang merupakan perilaku sangat menjijikkan bagi bangsa beradab. 

Karakter seperti itu merupakan warisan pomparan Toga Sihombing dari leluhur dan hal itu bisa dibuktikan dari berbagai “Padan” dengan marga-marga lain yang hingga kini tetap dijaga dan dilestarikan walaupun sudah puluhan generasi serta ratusan tahun silam.  

Siapa pun diantara putra-putri terbaik (Anak, Boru, Bere) Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) duduk sebagai anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) maupun Kepala Daerah akan mengangkat harga diri, marwah dan martabat Parsadaan Pomparan Toga Sihombing tanpa membeda-bedakan haluan partai politik. Sebab PARTOGI selalu berprinsip ada dimana-mana tetapi tidak berada dimana-mana. Artinya, pomparan Toga Sihombing boleh berada di berbagai partai politik tetapi tidak boleh anderboow partai politik mana pun juga.  

Untuk itu, momentum pemilihan legislatif, kepala daerah perlu dijadikan sebagai titik awal tumbuhnya kesatuan visi-misi meraih sukses kolektif sehingga perlu diberikan Doa Restu pemberangkatan (Tangiang Borhat-borhat) para calon legislative, kepala daerah secara bersama-sama untuk menumbuhkan sebuah kesadaran baru ”Partai Politik boleh berbeda, Toga Sihombing tetap satu“ sehingga tidak perlu saling sikut-menyikut dalam pemilihan legislatif maupun kepala daerah.  

Putra-Putri Toga Sihombing jangan malu dengan Jati Dirinya karena hanya orang-orang berjati diri lah berkomitmen membangun bangsa dan negara. Bangsa ini dibangun diatas Kebhinnekaan dan seluruh kearifan lokal adalah potensi maha dahsyat menuju Indonesia Raya dan Indonesia Jaya.     

      Jika ditelisik lebih jauh fenomena tumbuh suburnya berbagai perkumpulan maupun parsadaan pada era belakangan ini tentu akan mengundang aneka pertanyaan antara lain; untuk apa perkumpulan atau  parsadaan dibentuk, apa manfaat langsung dari perkumpulan atau parsadaan dalam ruang lingkup politik maupun peningkatan taraf hidup keekonomian terhadap  anggota, serta sudah sampai dimana perkumpulan atau parsadaaan untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terhadap anggota kurang mampu, dan lain sebagainya. 

      Pertanyaan-pertanyaan demikian berfungsi  memberikan pemahaman  hakiki serta merupakan evaluasi arti, makna eksistensi perkumpulan atau parsadaan secara konkrit dalam kehidupan keseharian perkumpulan atau parsadaan terhadap kesadaran seluruh anggota tentang arti penting perkumpulan (Punguan, Parsadaan) dalam alam nyata. 

Melalui pemahaman paripurna keberadaan perkumpulan atau parsadaan marga dapat ditingkatkan pengertian, pemahaman, dedikasi, dan loyalitas para anggota terhadap perkumpulan atau parsadaan marga. 

      Setiap perkumpulan atau parsadaan marga selalu mencantumkan  dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) nya tidak berafiliasi pada salah satu partai politik. Pencantuman kata tidak berafiliasi pada salah satu partai politik bukan berarti, bahwa anggota Perkumpulan atau Parsadaan dilarang terlibat di partai politik karena hal itu merupakan hak privasi seseorang yang tidak bisa dilarang oleh siapapun. 

Perkumpulan atau Parsadaan adalah salah satu wadah kaderisasi berorganisasi berjenjang dimulai dari pengurus sektor, kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan pengurus tingkat dunia. 

       Sebagai lembaga kader bersifat kekeluargaan dan kekerabatan tentu Perkumpulan atau Parsadaan berfungsi untuk melahirkan kader-kader terbaiknya yang siap dipasok ke gelanggang politik praktis melalui partai-partai yang ada secara pribadi. 

Pemahaman itu harus dibumikan agar perkumpulan atau parsadaan marga tidak alergi terhadap politik serta tidak menjadikan perkumpulan atau parsadaan menjadi “Menara Gading“ atau kawasan bebas politik hingga melarang anggotanya mendukung dan memilih putra-putri terbaiknya dalam pemilihan legislatif ataupun pemilihan kepala daerah yang notabene Anak, Boru, Bere dari perkumpulan atau parsadaan itu sendiri.  

       Sangat naïf rasanya berharap kepada orang lain untuk mendukung dan memilih putra-putri sendiri sementara anggota perkumpulan aatau parsadaan itu sendiri tidak mendukung dan memilihnya. Politik perkumpulan atau parsadaan marga adalah politik kekeluargaan dan kekerabatan  sehingga wajib mendukung dan memilih putra-putri terbaik di partai manapun tanpa membeda-bedakan haluan politik karena perkumpulan atau parsadaan tidak berafiliasi pada salah satu partai politik sebagaimana termaktub di dalam AD/ART. 

Mendukung, memilih putra-putri terbaik adalah wujud nyata “Meraih Sukses Kolektif“ sekaligus implementasi si sada anak si sada boru, si sada tangiang, si sada pambahenan seperti diuraikan diatas. Hal itu tidak perlu ditafsirkan secara sempit yakni tumbuhnya fanatisme sektarian, melainkan wujud jati diri karena hanya orang-orang  berjati diri lah pantas diharapkan membangun bangsa maupun negara.    

       Jika seandainya ada pihak-pihak tertentu memelintir hal itu adalah salah satu wujud “Reinkarnasi” sektarianis-primordialis maka  pola pikir demikian perlu diluruskan karena suatu kemustahilan lebih mengutamakan orang lain dibandingkan putra-putri sendiri. 

Konsep itu adalah salah satu wujud nyata “Kearifan Lokal“ ditengah-tengah kehidupan masyarakat termasuk ciri khas  kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan Gotong-Royong untuk mencapai atau meraih keberhasilan kolektif. Anggota perkumpulan atau parsadaan akan merasakan secara langsung wujud nyata kesatuan visi-misi bukan hanya fatamorgana bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Sebab leluhur mengatakan “Unang patampak-tampak hundul patundal-tundal pandohan” artinya, jangan sekadar berkumpul tetapi tidak satu perkataan”. Perkumpulan atau parsadaan seperti itu hanya lah wadah tak mempunyai arti apa-apa alias tak berguna.   

       Para leluhur mengatakan “Tamtam na do tajom na, Rim ni tahi do gogo na. Mangangkat rap tu ginjang, manimbung rap tu toru” yang bermakna kesatuan derap langkah, keselarasan antara perkataan dan tindakan dalam meraih keberhasilan bersama atau sukses kolektif. 

Kalau tidak maka petuah itu hanyalah kata-kata gersang makna, dan hanya NATO yakni No Action Talk Only  atau holan hata (Hoha) yang berakibat tergerusnya dedikasi, loyalitas serta munculnya degradasi makna eksistensi perkumpulan atau parsadaan  dibenak para anggotanya.  

      Munculnya degradasi persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat, bangsa maupun negara tidak terlepas dari minimnya sentuhan-sentuhan kepedulian secara riil kebutuhan rakyat, kepedulian sosial terhadap  sesama anggota masyarakat itu sendiri. 

Tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa kepedulian sosial masih sebatas retorika belaka. Akibatnya, persatuan dan kesatuan masih seperti fatamorga di gurun pasir  yang hanya berporos disekitar bayang-bayang saja. 

Perkumpulan atau parsadaan belum bisa dijadikan kaya makna, kaya karya sehingga timbul anggapan, bahwa perkumpulan atau parsadaan hanya buang- buang waktu dan materi tanpa manfaat apa-apa. Anggapan demikian menjadi salah satu faktor, mengapa pada hari-hari belakangan ini banyak warga marga enggan dan tidak mau mendaftarkan diri menjadi anggota perkumpulan atau parsadaan marga.  

      Evaluasi serta pemaknaan kembali tujuan perkumpulan atau parsadaan perlu segera dilakukan sebelum sampai ke titik nadir pemaknaan  penting tidaknya seseorang menjadi anggota perkumpulan atau parsadaan marga karena hal itu akan berpengaruh pada kesinambungan kehidupan perkumpulan atau parsadaan di kemudian hari. 

Konkritisasi serta implementasi. 

      Perkumpulan atau parsadaan marga, khususnya Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) dimana pun berada sudah saatnya meningkatkan kualitas kepedulian sosial yang tidak hanya terpaku pada adat budaya seperti selama ini. Kepedulian sosial harus lebih diarahkan pada upya-upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penggalakan sektor-sektor pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sehingga mampu mencetak tenaga-tenaga skill yang berguna untuk dirinya, keluarga, marga, bangsa maupun negara. 

Selain daripada itu, perkumpulan dan parsadaan harus pula tampil sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi kekeluargaan atau ekonomi kerakyatan melalui penggalangan dana “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit” untuk membentuk DANA BERGULIR membantu keluarga berekonomi lemah.  

       Jika Pomparan Toga Sihombing yang ada di kota Medan sekitarnya saat ini sebanyak ± 7.000 kepala keluarga (KK) dan setiap keluarga mengumpulkan uang Rp 5.000,- per bulan maka dana terkumpul dalam satu bulan sebesar Rp 35 juta. Total dana terkumpul dalam satu tahun sebesar Rp 420 juta. Misalkan Bantuan Dana Bergulir diberikan kepada ekonomi lemah anggota Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) sebesar Rp 5 juta maka dalam satu tahun 84 Kepala Keluarga (KK) PARTOGI telah terbantu dalam penyediaan modal usaha. Program ini adalah aksi nyata Peduli Keluarga PARTOGI untuk mengentaskan kemiskinan karena dana Rp 5 juta sudah sangat menolong penyediaan modal usaha kecil. Atau memberikan dana beasiswa terhadap putra-putri PARTOGI dari keluarga kurang mampu agar tidak terhenti meraih cita-citanya akibat keterbatasan biaya pendidikan. Program-program seperti itu menunjukkan bahwa  Parsadaan Pomparan Toga Sihombing telah tampil sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan yang dimulai dari internal marga membangun bangsa maupun negara secara konkrit.  

      Leluhur kita mengatakan ”Hinarat jari-jari mangampir botohon” yang bermakna, bahwa kepedihan atau penderitaan sanak keluarga dan kerabat akan terasa pada seluruh anggota perkumpulan atau parsadaan. Persatuan dan kesatuan bukan lah kamuflase, tetapi ikatan batin berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.  

       Kepedulian sosial yang dianjurkan pemerintah dan sudah merupakan program nasional yakni Hari Kesetiakawanan sosial Nasional (HKSN) harus dimulai dari gerakan peduli sosial di lingkungan keluarga dan kerabat kemudian meningkat pada masyarakat, bangsa maupun negara.

       Bila program seperti itu dapat dilakukan PARTOGI dimanapun berada  maka PARTOGI akan tampil menjadi Partogi (pemimpin dan pemberi arah) bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan berfundasi Berdiri Diatas Kaki Sendiri (Berdikari) sebagaimana anjuran pendiri bangsa Bung Karno tanpa menggantungkan diri atau didikte oleh pihak asing melalui pinjaman luar negeri yang merendahkan Jati Diri, Martabat  Bangsa atau Negara. 

      Mungkin gerakan seperti itu bagi segelintir orang hanya lah sebuah khayalan autopis yang sangat mudah dibayangkan, tetapi sulit dan sukar dilakukan. Anggapan seperti itu tidak perlu serta merta disalahkan melihat masih minimnya diskusi program aksi nyata memperkuat ekonomi kerakyatan diruang lingkup perkumpulan atau parsadaan marga hingga saat ini. Belum lagi, sedikitnya tokoh-tokoh yang peduli untuk memberikan perhatian dalam upaya pencapaian Sukses kolektif.

        Untuk mendukung program seperti itu tentu harus dimulai melalui kesatuan visi (dos ni roha) si sada anak, si sada boru, si sada tangiang, si sada pambahenan termasuk dalam memberikan dukungan nyata kepada anak, boru, bere yang sedang berjuang untuk meraih suatu tujuan seperti pemilihan kepala daerah, anggota legislatif dan lain sebagainya. Misalnya, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 pada tanggl 7 Maret 2013 akan datang. 

       Salah satu Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2013-2018 adalah Dr. Rustam Effendy Nainggolan, MM yang merupakan putra terbaik Provinsi Sumatera Utara memiliki rekam jejak kinerja (Track record)  paling lengkap dan komplit di pemerintahan daerah Sumatera Utara yang memulai karier Staf Kantor Camat Pahae Jae (1976), Staf Kantor Camat Siborong-borong (1977), Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kabupaten Tapanuli Utara (1982), Asisten Ekonomi Pembangungan Sekretariat Daerah (Ekbang Setda) Kabupaten Tapanuli Utara (1989), Ketua Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Utara (1992), Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Kabupaten Dairi (1996), Bupati Tapanuli Utara (1999), Kepala Badan Informasi Komunikasi (Kaban Infokom) Provinsi Sumatera Utara (2004), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara (2005), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara (2008-2010) dan Dosen Pascasarjana Universitas HKBP Nomensen Medan (2010-sekarang). 

Rekam jejak kinerja (track record) Dr. RE. Nainggolan, MM yang mempersunting Linda Br. Sihombing Hutasoit, BA menjadi kebanggan bagi Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) sebab dukungan terhadap Dr. RE. Nainggolan, MM bukan semata-mata didasarkan karena menantu (HELA) tetapi juga dialaskan kapasitas, kapabilitas, kredibilitas serta integritas memimpin Provinsi Sumatera Utara lima tahun ke depan. 

Bahkan sangat berat rasanya mengingkari hati nurani (merasa bersalah) jika mengingkari fakta-fakta rekam jejak kinerja (track record) Dr. RE. Nainggolan, MM di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara.  Batak selalu berdoa kepada Tuhan kiranya diberi pinompar  na boi pajoloon seperti umpasa “ Tangke ma ualang garinggang jala garege, sai tubu ma anak ulubalang boru par mas jala par eme”. Ketika doa itu dikabulkan Tuhan Yang Maha Kuasa apakah tidak merupakan kesalahan besar bila tidak mendukungnya ?

Manangianghon, paborhathon, mangurupi, mandukung anak, boru, bere manjahi, mangalului si luluan adalah keharusan atau kewajiban perkumpulan atau parsadaan sebagai perwujudan doa kepada Tuhan sebagaimana prinsip dasar si sada anak, si sada boru, si sada tangiang, si sada pambahenan dari perkumpulan atau parsadaan. 

Mendoakan, memberikan dukungan kepada anak, boru, bere untuk meraih cita-citanya merupakan domain adat budaya murni bukan domain politik praktis seperti yang dilakukan pihak-pihak tertentu memberikan Bulang-bulang, gelar kehormatan kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan perkumpulan atau parsadaan marga sama sekali.     

        Konkritisasi peran perkumpulan atau parsadaan marga seperti itu menjadi titik awal Implementasi PARTOGI Meraih Sukses Kolektif di masa akan datang apalagi didukung serta ditopang Tokoh-tokoh PARTOGI yang telah mendapat berkat Tuhan mau dan rela memberikan perhatian penuh mendukung  kemajuan Parsadaan Pomparan Toga Sihombing dimanapun berada.

       Parsadaan Pomparan Toga Sihombing (PARTOGI) dimanapun berada harus saling bahu membahu untuk meraih sukses kolektif seperti dikatakan Konfusius ”Jika ingin makmur makmurkan orang lain, jika ingin sukses sukseskan orang lain” dengan demikian hubungan tali darah Toga Sihombing terasa semakin erat sepanjang masa. 

Horas PARTOGI. 

                                                                       Medan, 4 Pebruari 2013  

                                                                       Drs. Thomson Hutasoit. 

Penulis;

- Sekretaris Umum Punguan Borsak Bimbinan Hutasoit, Boru, Bere Kota Medan Sekitarnya.

- Sekretaris II PARTOGI Kota Medan Sekitarnya.

- Direktur Eksekutif LSM Kajian Transparansi Kinerja Instansi Publik (ATRAKTIP).

- Wakil Pemimpin Redaksi SKI ASPIRASI.

- Penulis buku Meneropong serta Mengamati Visi-Misi Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin Silanan SE ‘ Rakyat Tidak Lapar, Rakyat Tidak Bodoh, Rakyat Tidak Sakit dan Punya Masa Depan’ (2010), Buku Keluhuran Budaya Batak-Toba (2011), Buku Kearifan Lokal Batak-Toba serta implementasinya dalam berbangsa bernegara (2012), Buku Potret Retak Berbangsa Bernegara (2012), Buku Indikator Bangsa Bangkrut (2012), Buku Misteri Negara Salah Urus (2012), Buku Slusi Perbedaan Adat Batak-Toba (2012).  

- Penulis ± 200 Artikel di berbagai media.